Bupati Blora Arief Rohman saat sambutan dalam verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan secara daring dengan Kementerian PPPA, Senin (22/3/2021) di pendopo rumah dinasnya |
TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Bupati Blora Arief Rohman berharap DPRD segera melakukan pembahasan rancangan peraturan darah (ranperda) program pengarusutamaan gender. Hal itu disampaikan saat verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan secara daring dengan Kementerian PPPA, Senin (22/3/2021) di pendopo rumah dinasnya.
Arief mengatakan, arus utama gender ini sangat penting jika melihat komposisi penduduk di Blora. Terlebih, ujarnya, perempuan memiliki porsi yang besar dalam menyukseskan proses pembangunan.
"Oleh sebab itu harus ada payung hukum untuk mewadahinya berupa Perda. Kami mohon teman-teman DPRD bisa segera melakukan pembahasannya," ujar Arief Rohman.
Yang menjadi dasar dari semua itu, katanya, sesuai dengan usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Keren (Kelompok Rentan) yang meliputi perempuan, lansia, anak, dan difabel, yang menghendaki adanya Perda tentang pengarusutamaan gender.
“Secara pribadi, saya sangat mendukung usulan tersebut agar keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Blora mendapatkan kepastian hukum," ujar dia.
Sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Kabupaten Blora juga telah menindaklanjui amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Blora.
"Saya menekanan kembali kepada semua kepala perangkat daerah bahwa meraih anugerah atau predikat bukan tujuan utama, namun jika penghargaan itu berhasil kita raih bersama-sama, maka hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dan menandakan apa yang dikerjakan sudah sesuai standar yang telah ditetapkan, dan ini tentunya menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik dalam pengarusutamaan gender," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Mustofa, mengaku siap untuk membahas ranperda pengarusutamaan gender.
“Segera saja diajukan drafnya nanti, agar bisa segera kita bahas bersama. Kami siap dan berkomitmen mendukung program tersebut," kata Mustofa.
Adapun Kepala Dinsos P3A, Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih, mengatakan, bahwa Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang dilaksanakan hari ini adalah penilaian dari sisi perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 yang mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan.
“Maka penganggaran yang responsif gender adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu, yang indikator input, output dan outcome-nya menjamin terpenuhinya kebutuhan atau aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender di Kabupaten Blora,” kata Indah.
Adapun Tim Verifikasi Lapangan dipimpin oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Agustina Erni. (*)
Senin, 22 Maret 2021 23:59
link berita: https://jateng.tribunnews.com/2021/03/22/bupati-blora-arief-rohman-berharap-dprd-bahas-ranperda-pengarusutamaan-gender.
Penulis: Rifqi Gozali
Editor: sujarwo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar