 |
| Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, M.Si. |
Blora, ME - Setelah menunggu sekian lama, Majalah kesayangan anda Monitor Ekonomi, mendapatkan waktu, untuk wawancara dengan Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, M.Si. Mengingat kesibukannya, yang padat sekali, dari urusan Pemerintahan hingga urusan Organisasi Keagamaan, Nahdlatul Ulama, sangat menyita waktunya. Sehingga memang tidak mudah untuk mengatur jadwal wawancara dengannya. Ketika kesempatan itu datang, media kesayangan anda, tidak menyia - nyiakan waktu sedikitpun. Seluruh jajaran Pemimpin Redaksi kami ajak semua. Pada hari Selasa siang , pukul 11.00 WIB, kami diterima oleh Wakil Bupati, di Rumah Dinasnya, yang merupakan Gedung Bersejarah yang dibangun saat jaman Kolonial, yang terletak di Jalan Pemuda, jalan utama kota Blora.
Pendampingan Hukum Desa
Saat memulai wawancara, langsung kami sampaikan permintaan konfirmasi terkait pidato Wakil Bupati, saat Halal bi Halal dengan para Advokat yang tergabung dalam Organisasi Profesi, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dari Blora dan Rembang, yang diselenggarakan di Cepu beberapa waktu yang lalu. Terkait peran Advokat dalam pendampingan hukum bagi Desa, dan Perda Pendampingan Hukum bagi warga tidak mampu. Berikut wawancara kami dengan Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, M.Si.
ME : "Terkait pendampingan hukum bagi Desa yang disampaikan saat acara Halal Bihalal Peradi, bagaimana mekanisme pelaksanaannya?"
Arief Rohman : " Sebenarnya saya itu merespon atas wacana yang dilontarkan oleh salah satu Pengacara di acara itu, ya kami persilahkan untuk membantu Pemerintah Desa, dalam mengelola anggarannya, yang mana setiap tahun selalu naik APBDesnya, sebagai fungsi untuk pengawasan dan pendampingannya, agar tidak terjadi penyelewengan oleh Pengguna Anggaran yaitu Kades, sehingga pembangunan Desa berjalan sesuai harapan,"
ME. : " Bagaimana mekanisme pelaksanaannya, secara Undang - Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di Pasal 26 huruf n, itu memang ada, bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan pemerintahan Desa, berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya di dalam maupun luar pengadilan"
Arief Rohman : " Untuk itu kami membutuhkan masukannya, bagaimana ini bisa dilaksanakan, agar tidak melanggar regulasi, bagaimana penganggarannya, semua harus duduk bersama, membahas, memberikan masukan kepada kami, termasuk Pemerintah Desa, yaitu para Kepala Desa, kalau Pemkab boleh nanti mereka nggak mau, harus diskusikan bersama termasuk dengan para Advokat, yang juga banyak Organisasinya, ada KAI, Peradi dan Ikadin, supaya tidak terjadi saling rebutan, setelah itu akan kita konsultasikan ke Pusat, Kemendesa tentunya, karena Undang - Undangnya ada, tapi kok nggak ada anggarannya, ini perlu diadakan focuss group disscussion, coba secara bottom up, dari bawah kita angkat, nanti kita bawa ke Pusat, termasuk tentang Perda Pendampingan Hukum untuk warga tidak mampu, kami mohon masukannya, seperti apa dari para praktisi hukum di Blora,"
Saat dikonfirmasi pendapatnya terkait kasus pembunuhan anak yang diduga komunitas Punk. Wakil Bupati yang masih berusia muda ini, merasa prihatin, dan menginstruksikan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah untuk bertindak cepat, dengan menggelar razia - razia komunitas yang berpotensi merusak generasi muda Blora.
Arief Rohman : " Saya sangat prihatin, atas kejadian itu, apalagi mereka semua masih di bawah umur, tantangan yang kita hadapi ternyata bukan hanya radikalisme agama, ujaran kebencian dan hoax, kemudian narkoba, ditambah kenakalan anak, karena mengikuti komunitas yang tidak baik, ini harus dicegah karena sudah masuk ke anak - anak di bawah umur, dan saya instruksikan agar razia anak - anak jalanan ditingkatkan, dan saya minta media juga ikut membantu kami, menginvestigasi, mengapa anak - anak bisa terlibat di komunitas seperti itu, agar Pemerintah tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu, masukan yang positif dan solusi kami butuhkan,"
Pilkades lanjut Pilkada
Memasuki tahun politik 2019 ini, setelah usai Pemilu Serentak pada 17 April 2019, yang tercatat sebagai Pemilu terberat sepanjang sejarah Kepemiluan Indonesia, kini masyarakat di 244 Desa se Kabupaten Blora, awal Agustus nanti akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa serentak. Pendamping H. Djoko Nugroho, Bupati Blora ini berharap agar perhelatan Pilkades tersebut berjalan dengan sukses dan aman, hingga selesai nanti, harapannya tidak ada gejolak di masyarakat perdesaan.
Arief Rohman : " Kami berharap, agar situasi bisa kondusif dan aman, jangan ada perpecahan di kalangan masyarakat Desa, meskipun suhu politik sangat panas, untuk daerah atau Desa tertentu, juga sangat aman, karena persaingannya tidak ketat, karena ada yang lawannya kerabat sendiri, meskipun juga tidak menutup kemungkinan dampak dari Pemilu Serentak kemarin juga masih ada, siapapun yang terpilih nanti, diharapkan adalah orang - orang yang mumpuni, memiliki kemampuan dan kemauan untuk memajukan Desa nantinya,"
Setelah Pilkades, pertanyaan berikut terkait Pilkada 2020. Bagaimana persiapan Wabup Arief untuk naik menjadi Blora 1.
ME : " Bagaimana persiapan untuk Pilkada 2020, sebagai Calon yang dijagokan dari PKB?"
Arief Rohman : " Masih jauh mas, saya mengalir saja, yang pasti saya ingin masyarakat yang menghendaki, bukan karena keinginan sendiri, dan ini harus melalui survey dari Partai maupun Lembaga Survey yang independen, seperti LSI misalnya, terkait elektabilitas, dan keinginan masyarakat itu sendiri, calon seperti apa yang diinginkan,"
ME : " Tapi PKB solid jagokan anda, tinggal siapa nanti wakil dari koalisi Partai mana?
Arief Rohman : " Itu kewenangan DPP dengan siapa kita berkoalisi, DPP yang menentukan, dan itu melalui survey internal juga, seperti dulu waktu pak Abdullah Aminuddin, digadang menjadi Wakilnya Pak Kokok ( Bupati Blora ), ternyata DPP malah menugaskan saya untuk menjadi Wakilnya, jadi saya mengalir saja, kemana Partai menugaskan saya, termasuk harus ada restu dari Para Kyai"
ME : " Pak Kokok sudah menyiratkan mendukung anda naik jadi Bupati Blora, bagaimana menurut anda"
Arief Rohman : " Itu adalah keinginan hak pribadi beliau, saya menunggu saja, jangan mbahas politik terus ah, kita bahas potensi ekonomi Blora saja, perlu diketahui bahwa kelor bisa menurunkan stunting, untuk itu kami ingin mengembangkan itu di Puskesmas -,Puskesmas di Blora, untuk mensosialisasikan pengolahan makanan dari kelor, bagaimana cara masaknya yang benar, agar kandungan gizinya tidak hilang, media juga harus ikut mensosialisasikan itu"
ME : Terkait program Smart City, bagaimana perjalanannya?
Arief Rohman : " Kita akan bekerjasama dengan Pemkab Banyuwangi, untuk menjalankan Mall Pelayanan, semua perijinan apapun akan jadi satu di Mall itu, akan dimulai tahun ini (2019) bertahaplah, karena Blora termasuk dalam 100 kota kategori Smart City"
ME. : " Untuk Bandara Ngloram, Jembatan Medalem dan Jalan tembus Singget - Ngawi bagaimana progressnya?"
Arief Rohman : " Bandara Ngloram ditargetkan bisa beroperasi pada akhir 2019, untuk komersial pesawat jenis ATR bisa mendarat, Pemkab Blora dan Propinsi dibebani pengadaan pembebasan lahan masing - masing 3 hektar, untuk jalan akses ke Bandara dari pertigaan Pasar Mulyorejo hingga Bandara menjadi urusan Pemerintah Pusat, dan ini lelangnya dari Pusat, untuk Jembatan Medalem - Ngraho akan dibangun oleh Pemkab Bojonegoro. Perencanaannya kita, sementara jalan tembus Getas - Ngawi akan digarap Pemkab Blora, secara bertahap, mengingat keterbatasan anggaran kita,"
Demikian wawancara eksklusive kami dengan Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, MSi, meskipun hanya satu jam bertemu, semoga semua menjadi jawaban atas rasa penasaran masyarakat Blora, terkait pokok - pokok pikiran strategis yang diharapkan bisa membawa Blora ke depan lebih maju, unggul dan bermartabat. (Tim Redaksi ME).
https://www.majalah-me.com/2019/07/wawancara-eksklusive-arief-rohmanmsi.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar